UU no.36 tentang telekomunikasi dan keterbatasan UU telekomunikasi

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

1)      Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

2)      Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a.       melakukan pemeriksaan atas kebenaran Iaporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

b.      melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

c.       menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

d.      memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

e.       melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

f.       menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

g.      menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

h.      meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan .

i.        mengadakan penghentian penyidikan

3)      Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, 

Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 

33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

1)      Sanksi admiriistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

2)      Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan

perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah).

Pasal 53

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya

seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling Iama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau

Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 59 Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Sumber : Click Me

Pembahasan :

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri

Asas terebut merupakan pedoman utama dalam mempergunakan media telekomunikasi maupun cara kita dalam bertelekomunikasi.Telekomunikasi diharapkan dapat memiliki manfaat yang meluasdan dapat dipergunakan oleh kalangan banyak, namun harus mempertimbangkan keamanan yang ditetapkan dan etika yang berlaku sehingga daapat terbangunnya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Penyalahgunaan telekomnukasi dapat merugikan kalangan banyak, oleh karena itu terdapat peraturan yang mengatur akan penggunaan media telekomunikasi dan persyaratan dalam menggunakannya. upaya ini merupakan langkah pengendalian telekomunikasi agar memiliki kekonsitennan yang pasti. bila komunikasi sudah tidak konsisten dan isi informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka pihak yang memberikan informasi dapat terjerat peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu kesadaran akan sarana telekomunikasi dan pemahaman akan peraturan yang mengikatnya merupakan hal yang wajib bagi masyrakat pengguna sarana telekmonukikasi. baik masyarakat sebagai pengguna mapun masyarakat penerima informasi

Keterbatasan UU

Undang undang merupakan suatu peraturan yang tertulis dan merupakan pedoman utama dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas.


Undang-undang dikatakan terbatas karena penerapannya hanya sebatas sebagai syarat, dimana UU hanya dijadikan syarat bagi pemilik usaha dalam mendapatkan perizinan telekomunikasi. pemilik usaha dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang namun dalam penerapannya mereka dapat mengesampingkan hal-hal tersebut. oleh karena itu undang-undang tidak berlaku dalam kegiatan nyata, penyimpangan seperti ini karena kesadaran akan makna/fungsi utama suatu aturan telah hilang.